SAMARINDA, sdutkata.com – Laju pembangunan yang terus meningkat di Kota Samarinda dinilai harus dibarengi dengan penataan kawasan perkotaan yang lebih terukur dan berkelanjutan. Tanpa perencanaan yang matang, berbagai persoalan seperti kemacetan, berkurangnya ruang terbuka, hingga tekanan terhadap lingkungan berpotensi muncul seiring perkembangan kota.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda periode 2024–2029, Deni Hakim Anwar, menilai pembangunan fisik yang masif perlu diimbangi dengan kebijakan tata kota yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
Menurut Deni, konsep pembangunan kota tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sistem transportasi, serta ketersediaan ruang publik yang memadai bagi warga.
“Pembangunan yang baik bukan hanya soal banyaknya gedung atau fasilitas yang dibangun. Yang lebih penting adalah bagaimana kota ini ditata agar tetap nyaman dihuni, ramah terhadap lingkungan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di masa depan,” kata Deni, senin.
Ia menjelaskan bahwa perencanaan tata kota yang terintegrasi menjadi salah satu kunci untuk mencegah munculnya berbagai persoalan perkotaan. Dengan perencanaan yang jelas, setiap program pembangunan dapat saling mendukung dan memberikan manfaat yang lebih luas.
“Penataan kota harus dilakukan secara terintegrasi. Setiap pembangunan perlu memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar, akses mobilitas warga, hingga kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.
Deni menambahkan, pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Samarinda menuntut pemerintah untuk semakin cermat dalam mengelola ruang kota. Karena itu, pembangunan harus diarahkan pada prinsip keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya saat ini, tetapi juga oleh generasi mendatang.
“Kalau perencanaannya baik sejak awal, kita bisa mengurangi berbagai persoalan di kemudian hari. Kota akan berkembang lebih tertata, pelayanan publik lebih efektif, dan masyarakat juga merasakan manfaat pembangunan secara merata,” tuturnya.
Selain peran pemerintah, Deni menilai keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan perkotaan. Partisipasi warga dinilai dapat memberikan masukan yang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Ia mengatakan pembangunan kota yang ideal merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan sinergi tersebut, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan perkotaan yang terus berkembang.
DPRD Samarinda, kata Deni, akan terus mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada pembangunan kota yang berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. (In)
