SAMARINDA, sudutkata.com –Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Samarinda Ronni Hidayatulla, menilai kritik dan perdebatan terhadap berbagai proyek pembangunan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar setiap program pembangunan tetap dinilai secara objektif berdasarkan manfaat, data, dan dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.
Menurut dia, sejarah menunjukkan banyak gagasan besar yang pada awalnya mendapat penolakan bahkan dianggap tidak masuk akal, tetapi kemudian terbukti membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat.
Ia merujuk pada teori Diffusion of Innovations yang dikemukakan ahli sosiologi Everett Rogers. Dalam teori tersebut, inovasi dan perubahan hampir selalu menghadapi resistensi sebelum akhirnya diterima secara luas oleh publik.
“Banyak terobosan besar dalam sejarah yang awalnya diragukan. Namun seiring waktu, manfaatnya justru dirasakan oleh masyarakat luas,” ujarnya Selasa.
Ia mencontohkan proyek tanggul raksasa yang dibangun Kotoku Wamura di Desa Fudai, Prefektur Iwate, Jepang. Infrastruktur itu sempat menuai kritik karena dianggap terlalu mahal dan berlebihan. Namun ketika tsunami besar Jepang tahun 2011 terjadi, tanggul tersebut menjadi salah satu faktor yang menyelamatkan wilayah Fudai dari kerusakan parah.
Selain itu, berbagai inovasi lain seperti sistem penerangan listrik yang dikembangkan Thomas Edison, pesawat terbang karya Wright Brothers, hingga pembangunan industri dirgantara nasional yang dipelopori B.J. Habibie juga pernah menghadapi keraguan publik sebelum akhirnya diakui manfaatnya.
Dalam konteks pembangunan di Samarinda, ia menilai sejumlah program yang dijalankan Pemerintah Kota Samarinda di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun juga tidak terlepas dari kritik dan perdebatan. Program pengendalian banjir, penataan kawasan kota, Program Pro Bebaya, hingga pembangunan Terowongan Samarinda menjadi beberapa proyek yang kerap menjadi sorotan publik.
Meski demikian, Ronny menegaskan kritik tetap harus ditempatkan sebagai bagian penting dari demokrasi. Menurut dia, masyarakat, media massa, maupun media sosial memiliki fungsi kontrol sosial yang diperlukan untuk mengawasi jalannya pembangunan.
Namun, ia berharap kritik yang disampaikan tetap berlandaskan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kritik adalah hak masyarakat yang harus dihormati. Tetapi kritik yang baik adalah kritik yang berbasis data, objektif, dan bertujuan memberikan solusi. Dengan begitu, masyarakat bisa memperoleh informasi yang utuh dan tidak terjebak pada persepsi yang menyesatkan,” katanya.
Ia juga menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, mulai dari organisasi kepemudaan, akademisi, media, hingga kelompok masyarakat sipil.
Karena itu, pembangunan Terowongan Samarinda seharusnya dinilai dari manfaat jangka panjang yang akan dirasakan masyarakat, seperti peningkatan konektivitas, pengurangan kepadatan lalu lintas, dan penguatan infrastruktur perkotaan.
Menurut dia, setiap proyek besar selalu menghadapi dinamika dan perdebatan. Namun pada akhirnya, sejarah akan menjadi penilai paling objektif terhadap dampak yang ditinggalkan sebuah pembangunan.
“Yang dibutuhkan Samarinda hari ini adalah semangat kolaborasi untuk mengawal pembangunan secara konstruktif. Kritik harus tetap hidup dalam demokrasi, tetapi harus berjalan beriringan dengan objektivitas, tanggung jawab, dan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama,” tutupnya. (*)
