SAMARINDA, SUDUTKATA.COM, – Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan penolakan tegas terhadap isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan mencuat di tengah masyarakat. Organisasi adat itu menilai, kebijakan tersebut akan menjadi beban berat bagi warga, terutama masyarakat pedalaman yang masih sangat bergantung pada BBM untuk aktivitas sehari-hari.
Ketua Umum DAD Kaltim Viktor Yuan mengatakan, jika pemerintah benar-benar menaikkan harga BBM, pihaknya siap mengambil langkah pergerakan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Viktor usai rapat pimpinan bersama perwakilan DAD kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur yang digelar di Hotel Grand Kartika, Samarinda, Sabtu, 18 April 2026.
Menurut Viktor, kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi yang semakin menekan daya beli masyarakat.
“Kalau BBM naik, maka sembako naik, transportasi naik, semua ikut naik. Dampaknya sangat besar bagi masyarakat, terutama di pedalaman,” kata Viktor.
Ia menjelaskan, masyarakat di wilayah pedalaman Kalimantan Timur hingga kini masih mengandalkan bahan bakar minyak sebagai penopang utama ekonomi dan mobilitas. Transportasi sungai menggunakan solar dan bensin, begitu pula kendaraan darat yang menjadi akses utama antarwilayah.
Menurut dia, kondisi geografis di sejumlah daerah membuat ketergantungan terhadap BBM tidak bisa dihindari. Infrastruktur kendaraan listrik maupun energi alternatif belum menjangkau kawasan pelosok.
“Di pelosok belum ada kendaraan listrik. Napas ekonomi masyarakat pedalaman masih bergantung penuh pada BBM,” ujarnya.
Viktor juga menyoroti tingginya harga BBM yang sudah terjadi di sejumlah wilayah hulu. Ia menyebut, masyarakat di kawasan Wahau, Kutai Timur, kerap membeli BBM dengan harga jauh di atas harga normal.
Di wilayah tersebut, kata dia, harga BBM bisa mencapai Rp35 ribu per liter. Bahkan saat musim kemarau atau ketika distribusi terganggu, harga dapat melonjak hingga Rp50 ribu per liter.
“Kalau di kota saja naik, maka di daerah hulu pasti lebih tinggi lagi. Ini yang kami hindari. Pemerintah daerah harus turun tangan,” katanya.
Ia menilai situasi itu sangat ironis, mengingat Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya energi dan minyak dan gas bumi. Namun, masyarakat di pedalaman justru masih harus membeli BBM dengan harga tinggi.
“Kita punya sumber minyak di daerah sendiri, kenapa masyarakat justru menerima beban yang luar biasa berat,” ujar Viktor.
DAD Kaltim, kata dia, akan lebih dulu menempuh jalur audiensi apabila isu kenaikan BBM berubah menjadi kebijakan resmi pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk menyampaikan penolakan secara langsung kepada pihak terkait sekaligus meminta pemerintah meninjau ulang keputusan tersebut.
“Kami sangat menolak kenaikan harga BBM,” ucapnya.
Meski demikian, Viktor menegaskan hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari Presiden mengenai kebijakan kenaikan harga BBM. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, khususnya warga pedalaman, sebelum mengambil keputusan.
“Kalau sampai terjadi, kami akan berunding ulang. Pergerakan pertama tentu melalui audiensi dengan pihak terkait,” tutupnya.
