KNPI Samarinda: Capaian Andi Harun Jauh Lebih Besar dari Polemik Sewa Mobil

SUDUTKATA.COM, SAMARINDA – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Samarinda menilai polemik terkait penyewaan mobil oleh Pemerintah Kota Samarinda sebagai kendaraan dinas tamu tidak seharusnya dibesar-besarkan hingga menutupi berbagai capaian pembangunan yang telah dilakukan Wali Kota Samarinda, Andi Harun.

Ketua KNPI Samarinda, Ronni Hidayatullah, menegaskan bahwa masyarakat perlu melihat secara objektif dan menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Samarinda dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, terlalu berlebihan jika media maupun publik hanya menyoroti satu isu sementara berbagai keberhasilan pembangunan justru diabaikan.

Ronni menilai polemik yang berkembang juga tidak lepas dari efek domino isu kendaraan dinas yang sebelumnya mencuat di tingkat Kalimantan Timur, yang kemudian diarahkan untuk menggiring opini ke Kota Samarinda dan daerah lainnya.

“Kalau kita bicara objektif harus seimbang antara kinerja dan kebijakan. Secara kinerja, Pemerintah Kota Samarinda di bawah kepemimpinan Pak Andi Harun sangat jelas terlihat. Banyak perubahan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan sampai publik diarahkan melihat satu sudut pandang lalu melupakan kerja besar yang sudah dilakukan,” tegas Ronni.

Ronni menyebut salah satu indikator nyata keberhasilan tersebut dapat dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda yang melonjak signifikan dalam lima tahun terakhir. Dari Rp485 miliar pada tahun 2020, PAD Samarinda meningkat menjadi Rp1,01 triliun pada tahun 2025 atau naik sekitar Rp525 miliar.

Menurutnya, lonjakan PAD tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah kota dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah sekaligus membuka ruang lebih luas bagi pembangunan.

“Ini bukan angka kecil. Peningkatan PAD ini adalah bukti konkret bahwa tata kelola pemerintahan berjalan baik dan berdampak langsung terhadap pembangunan kota,” ujarnya.

Selain itu, Ronni juga menyoroti keberhasilan program Pro Bebaya Rp100 juta per RT yang dinilai sebagai salah satu inovasi pembangunan berbasis masyarakat paling progresif di Kalimantan Timur. Melalui program tersebut, setiap RT diberikan kewenangan untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat di lingkungannya.

“Program Pro Bebaya adalah bentuk kepercayaan pemerintah kepada masyarakat. Pembangunan tidak lagi hanya ditentukan dari atas, tetapi benar-benar melibatkan warga di tingkat paling bawah,” jelasnya.

Tidak hanya itu, berbagai program penataan kota yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda juga mulai menunjukkan hasil nyata. Revitalisasi kawasan Citra Niaga, misalnya, kini berkembang menjadi pusat kuliner, budaya, dan UMKM yang semakin hidup sekaligus menjadi ruang publik baru bagi masyarakat.

Pemerintah kota juga melakukan transformasi terhadap sejumlah kawasan strategis lainnya, seperti rencana pembangunan Pasar Pagi Samarinda menjadi pasar modern serta penataan kawasan tepian Sungai Mahakam yang kini dikenal sebagai Teras Samarinda.

Ke depan, kawasan tersebut bahkan direncanakan terhubung dengan pembangunan Little Chinatown di kawasan Pelabuhan Budaya Tionghoa, yang diharapkan dapat memperkuat identitas budaya sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kota.

Ronni menilai berbagai program tersebut menunjukkan bahwa Samarinda saat ini tengah bergerak menuju transformasi sebagai kota modern dan tertata di Kalimantan Timur. Bahkan, menurutnya, keberhasilan pembangunan tersebut turut mengantarkan Wali Kota Samarinda meraih penghargaan tertinggi dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kalimantan Timur 2024.

Ia juga menilai sosok Andi Harun sebagai pemimpin yang terbuka terhadap dialog dan gagasan dari kalangan pemuda serta mahasiswa. Menurutnya, Wali Kota Samarinda tersebut kerap hadir dalam berbagai forum intelektual untuk berdiskusi dan mendengarkan aspirasi generasi muda.

“Pak Andi Harun bukan hanya bekerja membangun kota, tetapi juga membuka ruang dialog dengan anak-anak muda. Ini menunjukkan kepemimpinan yang inklusif dan visioner,” katanya.

Ronni bahkan menyinggung kesan yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat berkunjung ke Samarinda. Dalam kunjungan tersebut, Hasto disebut mengapresiasi perkembangan kota yang terlihat dari hal-hal sederhana namun penting seperti penataan trotoar, drainase, hingga tingkat kebersihan kota.

Terkait polemik penyewaan mobil tamu, Ronni menilai isu tersebut seharusnya ditempatkan secara proporsional dan tidak dijadikan alat untuk menggiring opini negatif terhadap Pemerintah Kota Samarinda.

Ia menjelaskan bahwa dalam nomenklatur anggaran daerah memang terdapat pos kendaraan sewa untuk tamu pemerintah kota yang telah berjalan sejak 2023 dan direncanakan berakhir pada 2026. Kebijakan tersebut, menurutnya, disusun sebelum kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diterapkan pada 2025.

Selain itu, pelaksanaannya juga disebut telah mengacu pada standar kebijakan kepala daerah serta berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Kalau memang ada yang perlu dievaluasi, tentu itu bagian dari proses pemerintahan yang sehat. Tetapi tidak adil jika isu tersebut dijadikan seolah-olah menutupi semua capaian besar yang sudah dirasakan masyarakat Samarinda,” tegasnya.

Ia pun meyakini masyarakat Samarinda cukup cerdas dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang hanya berfokus pada polemik semata tanpa melihat fakta pembangunan yang terjadi di lapangan.

Di akhir pernyataannya, Ronni kembali mengajak masyarakat untuk melihat kerja nyata yang telah dilakukan oleh Wali Kota Samarinda.

“Pak Andi Harun sudah melakukan banyak kerja nyata untuk Kota Samarinda. Evaluasi yang perlu dilakukan hari ini seharusnya lebih terfokus pada bagaimana memperkuat dan melanjutkan program pembangunan Kota Samarinda,” pungkasnya. (*)