SUDUTKATA.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 59 pejabat eselon II di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu, 7 Mei 2025. Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan sejumlah surat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), DPRD DKI Jakarta, serta keputusan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam dokumen resmi disebutkan, pengisian jabatan ini bertujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Seleksi dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan kemampuan adaptasi pejabat terhadap kebutuhan birokrasi.
Namun, proses seleksi itu kini diwarnai tudingan adanya permainan politik. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kedeputian Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi, berinisial SW, mengungkap indikasi kolusi antara seorang pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali (MM).
SW menyebut, dari 59 pejabat yang dilantik, sekitar 20 orang disebut sebagai “orang dekat” IM. “Mereka diloloskan tanpa sepengetahuan Gubernur Pramono Anung. Ada permainan di belakang proses ini,” kata SW saat ditemui wartawan, Senin, 11 Agustus 2025.
Informasi tersebut, kata SW, diperolehnya dari empat anggota DPRD DKI Jakarta yang juga kader PDI Perjuangan, berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Menurut mereka, IM menjalankan skema ini atas arahan kekasihnya, berinisial DDY, dengan bantuan seorang operator bernama HMT.
“IM ditugasi oleh DDY untuk bekerja sama dengan Sekda agar bisa menaruh orang-orang tertentu di posisi strategis. Nantinya, mereka bisa mengatur proyek bersama HMT,” ujar SW.
Praktik itu, lanjut SW, tidak berhenti di proses pelantikan. IM disebut kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD, hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur proyek. HMT, sebagai operator, kerap didampingi dua staf Gubernur DKI Jakarta berinisial UDN dan WSN, yang disebut sering terlihat masuk ke ruang Sekda MM.
SW juga menuduh IM mendapat dukungan dari salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode sekarang. Dukungan ini digunakan untuk menekan pejabat dan pimpinan BUMD agar mengikuti arahan mereka.
“IM dengan backup dari pimpinan KPK sering memaksa kepala dinas, direktur BUMD, dan kontraktor mengikuti maunya. Mereka mengatur proyek bersama HMT, UDN, dan WSN,” kata SW.
SW memperingatkan Gubernur Pramono agar waspada terhadap pelantikan pejabat eselon III dan IV yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Ia khawatir pola serupa akan kembali terjadi, terutama untuk jabatan camat, lurah, dan kepala dinas teknis.
“Mereka sudah siapkan orang-orangnya. Pak Gubernur jangan sampai kecolongan lagi,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, IM dan Marullah Matali belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. (MIFA)
