SUDUTKATA.COM, SAMARINDA – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Samarinda untuk memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lewat pelatihan yang digelar Selasa, 8 Juli 2025 lau, di Hotel Mercure Samarinda, BGN menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menyukseskan program strategis nasional tersebut.
Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat (PPM) BGN untuk mengintegrasikan UMKM lokal ke dalam rantai penyediaan pangan bergizi. Tak hanya menjadi ajang pembekalan teknis, kegiatan ini juga menjadi ruang dialog antara penggerak program dan pelaku usaha akar rumput.
Acara dibuka oleh Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo, yang hadir bersama Direktur PPM BGN, Tengku Syahdana. Menariknya, sesi awal pelatihan dibuka dengan diskusi buku-buku karya budayawan Nasruddin Anshoriy atau Gus Nas, yang menarasikan nilai-nilai dari program MBG dalam bentuk sastra dan dokumentasi budaya.
“Sudah tiga hingga lima bulan terakhir saya merasakan denyut nadi program Makan Bergizi Gratis, dan kunjungan ini menjadi bukti nyata bagaimana pelaku UMKM dapat menjadi tulang punggung keberhasilannya,” ujar Nyoto dalam sambutannya.
Ia menambahkan, penguatan peran UMKM dalam rantai pangan lokal adalah kunci dalam memastikan kelangsungan program MBG. “Lewat pameran UMKM, kita ingin membangun narasi tunggal bahwa pangan bergizi adalah bagian dari ekosistem ekonomi lokal,” ucapnya.
Program MBG, menurut Nyoto, tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan sinergi lintas sektor—mulai dari pemerintah daerah, investor, koperasi, hingga lembaga swadaya masyarakat untuk memastikan penyediaan makanan bergizi yang berkelanjutan.
Ia menyoroti pentingnya ekosistem yang sehat bagi UMKM, termasuk peran koperasi sebagai motor pemberdayaan ekonomi. “Investor jangan hanya fokus pada dapur, tetapi harus memperhatikan sumber bahan bakunya. Ini soal hulu-hilir yang harus dipikirkan bersama,” katanya.
Tak hanya itu, dia juga menekankan perlunya pendekatan yang menyeluruh untuk menyamakan visi antara penyedia jasa, pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Dalam sesi teknis, tim BGN memaparkan skema pendaftaran mitra MBG yang sepenuhnya berbasis daring dan tanpa pungutan biaya. Masyarakat atau lembaga yang ingin terlibat sebagai penyelenggara dapur MBG bisa mendaftar melalui situs resmi di mitra.bgn.co.id.
“Calon mitra cukup mengunggah dokumen legal yayasan yang menaungi dapur. Setelah diverifikasi, jika lolos titik dapur, maka 80 persen proses pendirian dapur sehat sudah terpenuhi,” kata Beny, salah satu perwakilan tim sosialisasi BGN.
Ia memastikan bahwa seluruh tahapan dilakukan secara transparan dan tanpa biaya. Penekanan ini sekaligus menjadi upaya untuk menghindari praktik pungutan liar di tingkat pelaksanaan lapangan.
BGN menargetkan program MBG tak sekadar menjangkau aspek nutrisi, tetapi menjadi fondasi menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Lewat penguatan gizi dari usia dini, pemerintah berharap bisa mencetak generasi unggul yang sehat secara fisik dan mental.
Saat ini, di Kalimantan Timur, terdapat 16 dapur MBG atau yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang telah melayani sekitar 19.987 penerima manfaat. Ke depan, BGN menargetkan pendirian 351 SPPG di seluruh wilayah Kaltim, dengan cakupan layanan mencapai 1,1 juta warga.
Program ini diharapkan menjadi lokomotif pengentasan masalah gizi kronis sekaligus memberdayakan ekonomi lokal secara simultan. (*)
