SUDUTKATA.COM, SAMARINDA – Kelangkaan LPG 3 kg di Samarinda kembali memicu keresahan masyarakat. Pasalnya, harga yang meroket jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan kebijakan pembelian menggunakan KTP, hal tersebut menjadi sorotan Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra.
Dia menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan dan meminta pemerintah lebih serius dalam mengawasi distribusi gas bersubsidi agar tepat sasaran.
“Kami melihat ini bukan cuma soal pasokan yang kurang. Ada indikasi kuat permainan di lapangan. Harga di pangkalan sesuai, tapi di pengecer bisa dua kali lipat. Ini harus diawasi,” tegasnya saat ditemui pada Rabu, (05/02/2025).
Samri geram dengan kondisi di mana gas bersubsidi justru lebih mudah didapat oleh pihak tertentu dibanding masyarakat kecil yang seharusnya menjadi prioritas.
Ia juga mengungkapkan bahwa sistem distribusi yang tidak transparan memperparah keadaan. Banyak warga mengeluhkan kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi meskipun pemerintah mengklaim stok masih mencukupi.
“Pertanyaannya, kenapa gas ini langka di masyarakat, tapi di tempat-tempat tertentu ada yang menjual dengan harga lebih mahal? Ini yang perlu kita telusuri. Jangan sampai ada mafia yang bermain di sini” bebernya.
Dia menggarisbawahi pola permainan harga yang sudah menjadi rahasia umum dan perlu segera ditindak. Samri menduga ada oknum yang memanfaatkan momentum kelangkaan ini untuk meraup keuntungan dengan menaikkan harga jual. Jika hal ini terus dibiarkan, masyarakat kecil akan semakin terbebani, sementara mereka yang bermain di balik layar justru meraup untung besar.
“Jangan sampai rakyat kecil jadi korban kebijakan yang tidak berjalan efektif. Pemerintah harus hadir, jangan cuma menonton dan memberi alasan klasik soal keterbatasan pasokan. Kalau memang ada mafia LPG, tindak tegas! Kalau distribusinya bermasalah, perbaiki! Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.”
Di sisi lain, sosok Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda tersebut turut mengkritisi aturan pembelian LPG subsidi menggunakan KTP yang diterapkan pemerintah. Menurutnya, kebijakan ini seharusnya bertujuan untuk memastikan distribusi yang lebih tepat sasaran, tetapi dalam praktiknya justru menyulitkan sebagian warga.
“Kalau ada sistem pembelian pakai KTP, kita harus pastikan data yang digunakan benar-benar valid dan tidak mempersulit masyarakat. Jangan sampai orang yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan mendapatkan gas karena aturan yang tidak fleksibel,” tambahnya.
Samri menegaskan bahwa DPRD akan mengawal kebijakan ini agar tidak semakin membebani warga. Ia meminta pemerintah dan Pertamina untuk segera turun ke lapangan, mengevaluasi kebijakan yang ada, serta menindak tegas oknum yang bermain dalam distribusi LPG.
“Kami dari DPRD Kota Samarinda akan terus mengawasi dan mendorong agar ada langkah konkret dari pemerintah. Kalau memang ada pihak yang bermain, harus segera ditindak. Masyarakat tidak boleh jadi korban dari sistem yang tidak berjalan dengan baik,” tutupnya. (Z*)
