SAMARINDA, Sudutkata.com – Pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menyisakan persoalan bagi pekerja di Kalimantan Timur (Kaltim). Tidak hanya kehilangan pekerjaan, sebagian pekerja juga mengeluhkan belum menerima pesangon setelah hubungan kerja mereka berakhir.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menilai perusahaan tetap harus memenuhi hak pekerja sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Ia meminta persoalan tersebut tidak dibiarkan tanpa penyelesaian.
Menurut Ekti, DPRD Kaltim dapat berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk menelusuri laporan pekerja yang belum mendapatkan pesangon.
“Tidak bolehlah, harus dapat pesangon,” kata Ekti, Minggu (22/11/2026).
Ia mengatakan persoalan tersebut perlu dibahas bersama Komisi IV DPRD Kaltim dan Disnaker. Namun, penyebab pekerja belum menerima pesangon harus ditelusuri terlebih dahulu karena setiap kasus memiliki ketentuan dan kondisi hubungan kerja yang berbeda.
“Kita tidak bisa menyampaikan apa alasannya belum dapat pesangon. Entah itu tidak terpenuhi tahunnya, kan ada aturan-aturan. Kerjanya ada aturan-aturan,” ujarnya.
Secara hukum, kewajiban perusahaan membayar hak pekerja akibat PHK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Pasal 40 menyebut pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja.
Besaran hak tersebut disesuaikan dengan masa kerja dan alasan terjadinya PHK. Artinya, perusahaan tidak bisa mengabaikan kewajiban pembayaran hak pekerja hanya karena hubungan kerja telah berakhir.
Ekti mengatakan DPRD akan mengupayakan koordinasi dengan Disnaker untuk menindaklanjuti persoalan yang dilaporkan masyarakat.
Ia berharap perusahaan menjalankan kewajiban ketenagakerjaan secara terbuka dan tidak merugikan pekerja yang kehilangan mata pencaharian akibat PHK. (Adv)

