SAMARINDA, Sudutkata.com – Persoalan hak pekerja setelah pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya berkaitan dengan pesangon. Penahanan ijazah asli oleh perusahaan juga menjadi masalah yang masih dikeluhkan pekerja di Kalimantan Timur (Kaltim).
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan perusahaan tidak boleh menahan ijazah asli milik karyawan, terlebih ketika hubungan kerja sudah berakhir.
Ia bahkan meminta pekerja yang mengalami persoalan tersebut melaporkan nama perusahaan agar DPRD dapat menindaklanjutinya bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
“Melanggar itu, enggak boleh. Ijazah ditahan, enggak boleh,” tegas Ekti Sabtu 21 November 2026.
Persoalan tersebut perlu ditangani berdasarkan laporan dan bukti yang jelas. DPRD Kaltim siap berkoordinasi dengan Disnaker untuk meminta penjelasan perusahaan yang diduga melakukan praktik tersebut.
“Segera kita akan panggil, enggak boleh itu,” ujarnya.
Ekti juga meminta pekerja tidak ragu menyampaikan pengaduan apabila ijazah mereka tidak dikembalikan setelah terkena PHK. Ia menilai dokumen pendidikan merupakan hak pribadi yang tidak semestinya ditahan perusahaan tanpa dasar yang dibenarkan.
Larangan penahanan ijazah sebenarnya telah diatur melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025. Aturan yang diterbitkan pada 20 Mei 2025 itu melarang pemberi kerja mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan bekerja, dengan pengecualian terbatas untuk dokumen pendidikan atau sertifikasi yang dibiayai pemberi kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Ekti meminta Disnaker turut melakukan pengawasan dan menindaklanjuti laporan pekerja agar praktik serupa tidak terus berulang di lingkungan perusahaan Kaltim. (Adv)

