SAMARINDA, Sudutkata.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat masih menghadapi persoalan dalam pelaksanaannya. Mulai dari dugaan penyalahgunaan anggaran, manipulasi pengelolaan dapur, hingga kasus keracunan makanan menjadi catatan yang perlu segera dibenahi.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, menilai persoalan tersebut tidak seharusnya membuat pemerintah daerah bersikap skeptis terhadap program MBG. Menurutnya, tujuan program ini tetap penting, tetapi pelaksanaannya membutuhkan pengawasan dan sumber daya manusia yang berintegritas.
“Kesalahan awal kita ini adalah skeptis di awal dengan MBG. Padahal kalau filosofinya dipahami, tujuannya melawan cengkeraman oligarki,” ujarnya, Sabtu 21 November 2026.
Ia menilai salah satu persoalan utama justru terletak pada pihak yang menjalankan program. Kualitas sumber daya manusia dan integritas pengelola dinilai belum cukup kuat untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
“SDM dan integritasnya juga masih sangat rapuh. Ini masih dikorupsi. Terus pengelola dapurnya juga masih manipulatif. Nah, sehingga banyak yang keracunan orangnya. Inilah yang harus segera dibenahi,” katanya.
Agusriansyah meminta pemerintah daerah ikut mendukung pelaksanaan MBG melalui sosialisasi dan evaluasi. Menurutnya, program tersebut berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat apabila kebutuhan bahan pangan dibeli dari warung, toko, dan pemasok lokal.
Dengan pola belanja tersebut, perputaran uang diharapkan tetap berada di daerah dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Namun, ia mengingatkan kualitas makanan juga perlu menjadi perhatian. Evaluasi dapat dilakukan terhadap jenis menu, terutama untuk memastikan makanan tidak mudah basi dan tetap memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
Ia mencontohkan Jepang yang menerapkan pola penyediaan makanan sederhana tetapi konsisten, termasuk penggunaan telur sebagai sumber protein.
Terkait kemungkinan pembentukan satuan tugas (satgas) pengawasan MBG di daerah, Agusriansyah menilai kebutuhan tersebut harus dilihat berdasarkan skala prioritas pemerintah.
“Kalau sudah dimulai dari skala prioritas, harusnya yang begitu enggak perlu didiskusikan. Kalau itu dibutuhkan, berarti itu yang prioritas,” tegasnya. (Adv)


