Sabtu, November 21, 2026
  • Login
SUDUTKATA.COM
  • UTAMA
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Berau
      • Bontang
      • Kutai Barat
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Mahakam Ulu
      • Paser
      • Penajam Paser Utara (PPU)
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Malinau
      • Bulungan
      • Tana Tidung
  • HUKUM
    • KRIMINAL
  • EKOBIS
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMENTERIA
    • DPRD KALTIM
    • DPRD KOTA SAMARINDA
    • DPRD KUKAR
    • DPRD KAB KUTIM
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
  • OTOMOTIF
  • OLAHRAGA
  • RELIGI
  • SOSIAL
  • PARIWISATA
  • LIFESTYLE
    • FASHION
    • FOOD
  • OPINI
  • ADVERTORIAL
No Result
View All Result
  • UTAMA
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Berau
      • Bontang
      • Kutai Barat
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Mahakam Ulu
      • Paser
      • Penajam Paser Utara (PPU)
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Malinau
      • Bulungan
      • Tana Tidung
  • HUKUM
    • KRIMINAL
  • EKOBIS
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMENTERIA
    • DPRD KALTIM
    • DPRD KOTA SAMARINDA
    • DPRD KUKAR
    • DPRD KAB KUTIM
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
  • OTOMOTIF
  • OLAHRAGA
  • RELIGI
  • SOSIAL
  • PARIWISATA
  • LIFESTYLE
    • FASHION
    • FOOD
  • OPINI
  • ADVERTORIAL
No Result
View All Result
SUDUTKATA.COM
No Result
View All Result

Agusriansyah Soroti Dugaan Penyalahgunaan MBG, SPPG hingga Pengelola Dapur Harus Dievaluasi

Admin 2 by Admin 2
21 November 2026
in DPRD KALTIM
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan (dok/sudutkata)

SAMARINDA, Sudutkata.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat masih menghadapi persoalan dalam pelaksanaannya. Mulai dari dugaan penyalahgunaan anggaran, manipulasi pengelolaan dapur, hingga kasus keracunan makanan menjadi catatan yang perlu segera dibenahi.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, menilai persoalan tersebut tidak seharusnya membuat pemerintah daerah bersikap skeptis terhadap program MBG. Menurutnya, tujuan program ini tetap penting, tetapi pelaksanaannya membutuhkan pengawasan dan sumber daya manusia yang berintegritas.

“Kesalahan awal kita ini adalah skeptis di awal dengan MBG. Padahal kalau filosofinya dipahami, tujuannya melawan cengkeraman oligarki,” ujarnya, Sabtu 21 November 2026.

Ia menilai salah satu persoalan utama justru terletak pada pihak yang menjalankan program. Kualitas sumber daya manusia dan integritas pengelola dinilai belum cukup kuat untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

“SDM dan integritasnya juga masih sangat rapuh. Ini masih dikorupsi. Terus pengelola dapurnya juga masih manipulatif. Nah, sehingga banyak yang keracunan orangnya. Inilah yang harus segera dibenahi,” katanya.

Agusriansyah meminta pemerintah daerah ikut mendukung pelaksanaan MBG melalui sosialisasi dan evaluasi. Menurutnya, program tersebut berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat apabila kebutuhan bahan pangan dibeli dari warung, toko, dan pemasok lokal.

Dengan pola belanja tersebut, perputaran uang diharapkan tetap berada di daerah dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Namun, ia mengingatkan kualitas makanan juga perlu menjadi perhatian. Evaluasi dapat dilakukan terhadap jenis menu, terutama untuk memastikan makanan tidak mudah basi dan tetap memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.

Ia mencontohkan Jepang yang menerapkan pola penyediaan makanan sederhana tetapi konsisten, termasuk penggunaan telur sebagai sumber protein.

Terkait kemungkinan pembentukan satuan tugas (satgas) pengawasan MBG di daerah, Agusriansyah menilai kebutuhan tersebut harus dilihat berdasarkan skala prioritas pemerintah.

“Kalau sudah dimulai dari skala prioritas, harusnya yang begitu enggak perlu didiskusikan. Kalau itu dibutuhkan, berarti itu yang prioritas,” tegasnya. (Adv)

Dibaca 3
Tags: Agusriansyah RidwanDPRD KaltimMBGSPPG
Previous Post

DPRD Kaltim Siapkan Tujuh Pansus untuk Genjot PAD, Pajak Perusahaan Jadi Sorotan

Next Post

Ijazah Pekerja Ditahan Setelah PHK, Ekti Imanuel Siap Panggil Perusahaan di Kaltim

Next Post
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel. (Dok/Sudutkata)

Ijazah Pekerja Ditahan Setelah PHK, Ekti Imanuel Siap Panggil Perusahaan di Kaltim

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Tentang Kami
  • Redaksi
Layanan Iklan Hubungi: +62 896 5288 8884 Email: inisudutkata@gmail.com

© 2026 Sudutkata.com - Semua hak cipta dilindungi.

No Result
View All Result
  • UTAMA
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Berau
      • Bontang
      • Kutai Barat
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Mahakam Ulu
      • Paser
      • Penajam Paser Utara (PPU)
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Malinau
      • Bulungan
      • Tana Tidung
  • HUKUM
    • KRIMINAL
  • EKOBIS
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMENTERIA
    • DPRD KALTIM
    • DPRD KOTA SAMARINDA
    • DPRD KUKAR
    • DPRD KAB KUTIM
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
  • OTOMOTIF
  • OLAHRAGA
  • RELIGI
  • SOSIAL
  • PARIWISATA
  • LIFESTYLE
    • FASHION
    • FOOD
  • OPINI
  • ADVERTORIAL

© 2026 Sudutkata.com - Semua hak cipta dilindungi.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In