SAMARINDA, Sudutkata.com – Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2027 akhirnya ditandatangani DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kaltim pada Kamis 19 November 2026.
Penandatanganan yang berlangsung menjelang batas akhir pengesahan APBD tersebut menyisakan waktu pembahasan yang semakin terbatas.
Rapat paripurna yang menjadi tahapan penting penyusunan anggaran itu juga berlangsung tanpa kehadiran Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Pemerintah provinsi diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, penundaan agenda sebelumnya terjadi karena sejumlah kegiatan dan kondisi mendesak. Pergeseran jadwal tersebut, menurut dia, telah dibahas melalui Badan Musyawarah (Banmus) dan dikoordinasikan dengan sekretariat dewan serta pimpinan fraksi.
“Memang ada keadaan mendesak dan beberapa kegiatan yang menyebabkan terulur, sehingga baru bisa dilaksanakan pada kesempatan hari ini,” kata Hasanuddin dalam rapat paripurna.
Dia membantah penundaan tersebut membuat tahapan penyusunan anggaran melanggar ketentuan. Hasanuddin merujuk pada batas waktu persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan paling lambat 30 November.
“Ini masih dalam kondisi tenggang waktu, karena selambat-lambatnya sesuai dengan ketentuan terakhir 30 November,” ujarnya.
Namun, penandatanganan pada 19 November membuat DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya memiliki waktu terbatas untuk menuntaskan tahapan berikutnya sebelum tenggat tersebut.
Padahal, pembahasan anggaran bukan sekadar mengejar penandatanganan dokumen. DPRD dan pemerintah daerah masih harus memastikan kesesuaian program, prioritas pembangunan, kemampuan pendapatan, serta alokasi belanja agar APBD yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kondisi fiskal Kaltim juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan anggaran 2027. Berkurangnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat ruang belanja pemerintah provinsi semakin terbatas. Karena itu, setiap program perlu diuji berdasarkan urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.
Dalam situasi tersebut, pembahasan KUA-PPAS menjadi penting untuk memastikan keterbatasan anggaran tidak berujung pada pengurangan belanja sektor pelayanan dasar maupun tertundanya program pembangunan prioritas.
Hasanuddin mengapresiasi kerja Badan Anggaran DPRD Kaltim dan TAPD yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan KUA-PPAS. Dia juga memastikan perubahan jadwal telah menjadi kesepakatan pimpinan DPRD dan fraksi.
“Jadi kita masih dalam koridor dan ini sudah menjadi kesepakatan pimpinan serta fraksi,” katanya. (Adv)


