Kamis, November 19, 2026
  • Login
SUDUTKATA.COM
  • UTAMA
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Berau
      • Bontang
      • Kutai Barat
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Mahakam Ulu
      • Paser
      • Penajam Paser Utara (PPU)
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Malinau
      • Bulungan
      • Tana Tidung
  • HUKUM
    • KRIMINAL
  • EKOBIS
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMENTERIA
    • DPRD KALTIM
    • DPRD KOTA SAMARINDA
    • DPRD KUKAR
    • DPRD KAB KUTIM
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
  • OTOMOTIF
  • OLAHRAGA
  • RELIGI
  • SOSIAL
  • PARIWISATA
  • LIFESTYLE
    • FASHION
    • FOOD
  • OPINI
  • ADVERTORIAL
No Result
View All Result
  • UTAMA
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Berau
      • Bontang
      • Kutai Barat
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Mahakam Ulu
      • Paser
      • Penajam Paser Utara (PPU)
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Malinau
      • Bulungan
      • Tana Tidung
  • HUKUM
    • KRIMINAL
  • EKOBIS
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMENTERIA
    • DPRD KALTIM
    • DPRD KOTA SAMARINDA
    • DPRD KUKAR
    • DPRD KAB KUTIM
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
  • OTOMOTIF
  • OLAHRAGA
  • RELIGI
  • SOSIAL
  • PARIWISATA
  • LIFESTYLE
    • FASHION
    • FOOD
  • OPINI
  • ADVERTORIAL
No Result
View All Result
SUDUTKATA.COM
No Result
View All Result

KUA-PPAS 2027 Baru Disepakati, Kualitas Pembahasan RAPBD Jadi Sorotan

Admin 2 by Admin 2
19 November 2026
in DPRD KALTIM
DPRD Kaltim

Pendatanganan Kesepakatan DPRD bersama Pemerintah Provinsi terhadap KUA-PPAS Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2027, Kamis 19/11/2026. (Dok/Sudutkata)

SAMARINDA, Sudutkata.com – Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2027 akhirnya ditandatangani DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kaltim pada Kamis 19 November 2026.

Penandatanganan yang berlangsung menjelang batas akhir pengesahan APBD tersebut menyisakan waktu pembahasan yang semakin terbatas.

Rapat paripurna yang menjadi tahapan penting penyusunan anggaran itu juga berlangsung tanpa kehadiran Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Pemerintah provinsi diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, penundaan agenda sebelumnya terjadi karena sejumlah kegiatan dan kondisi mendesak. Pergeseran jadwal tersebut, menurut dia, telah dibahas melalui Badan Musyawarah (Banmus) dan dikoordinasikan dengan sekretariat dewan serta pimpinan fraksi.

“Memang ada keadaan mendesak dan beberapa kegiatan yang menyebabkan terulur, sehingga baru bisa dilaksanakan pada kesempatan hari ini,” kata Hasanuddin dalam rapat paripurna.

Dia membantah penundaan tersebut membuat tahapan penyusunan anggaran melanggar ketentuan. Hasanuddin merujuk pada batas waktu persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan paling lambat 30 November.

“Ini masih dalam kondisi tenggang waktu, karena selambat-lambatnya sesuai dengan ketentuan terakhir 30 November,” ujarnya.

Namun, penandatanganan pada 19 November membuat DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya memiliki waktu terbatas untuk menuntaskan tahapan berikutnya sebelum tenggat tersebut.

Padahal, pembahasan anggaran bukan sekadar mengejar penandatanganan dokumen. DPRD dan pemerintah daerah masih harus memastikan kesesuaian program, prioritas pembangunan, kemampuan pendapatan, serta alokasi belanja agar APBD yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Kondisi fiskal Kaltim juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan anggaran 2027. Berkurangnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat ruang belanja pemerintah provinsi semakin terbatas. Karena itu, setiap program perlu diuji berdasarkan urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.

Dalam situasi tersebut, pembahasan KUA-PPAS menjadi penting untuk memastikan keterbatasan anggaran tidak berujung pada pengurangan belanja sektor pelayanan dasar maupun tertundanya program pembangunan prioritas.

Hasanuddin mengapresiasi kerja Badan Anggaran DPRD Kaltim dan TAPD yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan KUA-PPAS. Dia juga memastikan perubahan jadwal telah menjadi kesepakatan pimpinan DPRD dan fraksi.

“Jadi kita masih dalam koridor dan ini sudah menjadi kesepakatan pimpinan serta fraksi,” katanya. (Adv)

Dibaca 686
Tags: DPRD KaltimHasanuddin Mas'udKUA-PPASPemprov Kaltim
Previous Post

HUT ke-12 PSI, Pengurus Samarinda Kunjungi Tiga Panti Sosial

Next Post

Gedung Pandurata Telan Anggaran Rp400 Miliar, DPRD Minta Kesiapan Layanan Dipastikan

Next Post
DPRD Kaltim

Gedung Pandurata Telan Anggaran Rp400 Miliar, DPRD Minta Kesiapan Layanan Dipastikan

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Tentang Kami
  • Redaksi
Layanan Iklan Hubungi: +62 896 5288 8884 Email: inisudutkata@gmail.com

© 2026 Sudutkata.com - Semua hak cipta dilindungi.

No Result
View All Result
  • UTAMA
  • NASIONAL
  • DAERAH
    • KALTIM
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Berau
      • Bontang
      • Kutai Barat
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Mahakam Ulu
      • Paser
      • Penajam Paser Utara (PPU)
    • KALTARA
      • Tarakan
      • Nunukan
      • Malinau
      • Bulungan
      • Tana Tidung
  • HUKUM
    • KRIMINAL
  • EKOBIS
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMENTERIA
    • DPRD KALTIM
    • DPRD KOTA SAMARINDA
    • DPRD KUKAR
    • DPRD KAB KUTIM
  • PENDIDIKAN
  • POLITIK
  • OTOMOTIF
  • OLAHRAGA
  • RELIGI
  • SOSIAL
  • PARIWISATA
  • LIFESTYLE
    • FASHION
    • FOOD
  • OPINI
  • ADVERTORIAL

© 2026 Sudutkata.com - Semua hak cipta dilindungi.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In