SAMARINDA, sudutkata.com – Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Kalimantan melibatkan lembaga adat sebelum melakukan penindakan yang berpotensi bersinggungan dengan masyarakat adat. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman, terutama terkait penguasaan dan pemanfaatan lahan di kawasan hutan.
Permintaan tersebut disampaikan dalam audiensi DAD Kaltim dengan Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan di Samarinda, Rabu, 18 November 2026. Pertemuan dipimpin Sekretaris Umum DAD Kaltim, Hendrik Tandoh dan diterima Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, bersama jajarannya.
Hendrik mengatakan audiensi itu tidak sekadar menjadi ajang memperkenalkan kepengurusan DAD Kaltim, tetapi juga membuka komunikasi kelembagaan mengenai persoalan kehutanan yang dihadapi masyarakat adat.

Menurut dia, masih ada masyarakat yang belum memahami perbedaan status kawasan hutan, termasuk kawasan konservasi, hutan lindung, dan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu. Akibatnya, sebagian warga menganggap lahan yang selama ini digunakan untuk bertani dan berkebun merupakan tanah milik mereka.
Kondisi tersebut, kata Hendrik, berpotensi menimbulkan persoalan ketika aparat melakukan penegakan hukum tanpa didahului komunikasi dengan masyarakat setempat.
“Inti dari pertemuan hari ini, setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat adat, pihak Gakkum akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan lembaga adat ataupun Dewan Adat Dayak Kaltim. Ini penting untuk menghindari miskomunikasi,” ujar Hendrik.
Ia berharap komunikasi tersebut berlanjut melalui pertemuan berikutnya untuk membahas persoalan masyarakat adat yang masih berjalan. Dengan begitu, kata dia, berbagai persoalan dapat diantisipasi dan dicarikan solusi bersama.
Hendrik juga mengapresiasi kesediaan Leonardo menerima rombongan DAD Kaltim. Dalam pertemuan itu, Leonardo bahkan menyatakan kesediaannya mengunjungi sekretariat DAD Kaltim untuk melanjutkan pembahasan.
Audiensi tersebut dihadiri sejumlah perwakilan lembaga adat, di antaranya Paolo Salatan dari Lembaga Isen Mulang, Awang Irwan Setiawan dari Majelis Kerabat Kesultanan Kutai, Frans Jiu Luay dari Lembaga Adat Modang, Damianus Apon dari Lembaga Adat Sempekat Tunjung Benuaq, Esrom Palan dari Lembaga Adat Kenyah, Martinus Nyuk dari Lembaga Adat Bahau, Suhardi dari Lembaga Adat Bentian, Markus Laden dari Lembaga Adat Aoheng, serta Gusti Adhi Ramani dari Lembaga Adat Banjar. Hadir pula Jonnie Eka Saputra dan Vina dari DAD Kaltim.
Hendrik menilai kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa persoalan masyarakat adat membutuhkan kebersamaan lintas komunitas.
“Kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang sangat baik dari Kepala Balai beserta seluruh jajaran. Para tokoh adat dari berbagai lembaga, termasuk kerabat kesultanan, lembaga adat Dayak, dan masyarakat Banjar, duduk bersama membicarakan kepentingan masyarakat adat. Tidak ada lagi sekat-sekat,” katanya.
Ketua Majelis Kerabat Kesultanan Kutai, Awang Irwan Setiawan, menilai sosialisasi aturan kehutanan harus dilakukan sebelum pemerintah menjalankan penertiban kawasan hutan. Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui batas kawasan, dasar hukum, serta konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan di wilayah tersebut.
Ia mengingatkan persoalan yang pernah terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Bukit Tengkorak, perlu menjadi bahan evaluasi agar penanganan persoalan kehutanan tidak memunculkan konflik baru.
Awang mengatakan sebagian masyarakat telah lama bermukim dan mengelola lahan di sekitar kawasan hutan. Mereka tidak seluruhnya memahami perbedaan kawasan konservasi, hutan lindung, maupun areal penggunaan lain (APL).
Bahkan, ada warga yang meyakini lahan yang ditempati merupakan peninggalan leluhur. Karena itu, penertiban tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum, tetapi perlu disertai penjelasan dan koordinasi dengan instansi terkait.
“Harus ada sosialisasi, pemberitahuan kepada masyarakat, serta tahapan aturan yang jelas sebelum penertiban dilakukan. Kami juga mengusulkan adanya pembahasan bersama Pemprov Kaltim dan DPRD untuk mendorong regulasi daerah,” kata Awang.
Ia mencontohkan persoalan masyarakat yang bermukim di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura), termasuk di wilayah Semoi, Sepaku. Menurut dia, persoalan penguasaan dan pemanfaatan lahan di kawasan tersebut perlu dilihat dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang telah lebih dahulu menempati wilayah itu.
Awang juga mengusulkan pemerintah daerah bersama DPRD Kaltim membahas kemungkinan penyusunan peraturan daerah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat adat.
Ia berharap masyarakat adat, baik yang tinggal di wilayah hulu, tengah, maupun pesisir, memperoleh pengakuan atas hak-haknya tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain persoalan penguasaan lahan, Awang menyoroti praktik perladangan tradisional, termasuk penggunaan api untuk membuka lahan. Menurut dia, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan mengenai tata cara pengelolaan lahan yang diperbolehkan agar tradisi bercocok tanam tetap berlangsung tanpa melanggar aturan kehutanan.
“Pada prinsipnya, aturan itu juga memiliki kepentingan untuk melindungi masyarakat, tetapi sosialisasinya perlu diperkuat,” ujarnya.
Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, menyambut positif audiensi tersebut. Ia mengatakan keterlibatan tokoh adat dan masyarakat di tingkat tapak dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum kehutanan.
Menurut Leonardo, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan memiliki pengetahuan mengenai kondisi wilayah dan kehidupan sosial setempat. Informasi dari mereka dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus pembanding bagi informasi yang diterima aparat.
Ia mengatakan karakteristik sosial dan kebiasaan masyarakat di setiap daerah berbeda. Karena itu, kearifan lokal perlu menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan penegakan hukum kehutanan.
“Dalam pelaksanaan tugas Gakkum, kami membutuhkan masyarakat di tingkat tapak sebagai pemberi informasi sekaligus penyeimbang informasi. Saya rasa kegiatan hari ini sangat positif. Berbagai hal yang didiskusikan akan menjadi atensi kami,” kata Leonardo.
Leonardo berharap pertemuan tersebut menjadi awal hubungan yang lebih erat antara Balai Gakkum Kehutanan dan lembaga adat di Kaltim. Ia juga meminta para ketua adat dan anggota DAD Kaltim membantu menyampaikan informasi mengenai ketentuan kehutanan kepada masyarakat.
Menurut dia, penyampaian informasi melalui lembaga adat dapat membantu mencegah potensi gangguan terhadap kawasan hutan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan yang berlaku.
“Harapan kami, ke depan terjadi harmonisasi dan kita semakin kompak serta solid dalam menjaga hutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterlibatan lembaga adat diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan pelanggaran kehutanan melalui komunikasi dan kerja sama dengan masyarakat.
Audiensi tersebut menjadi langkah awal bagi DAD Kaltim dan Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan untuk membangun komunikasi berkelanjutan. Kedua pihak diharapkan dapat menjembatani kepentingan perlindungan masyarakat adat, kepastian hukum, dan pelestarian kawasan hutan. (Mifa)

