SAMARINDA, sudutkata.com – Sebanyak 10 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga kini masih diisi pelaksana tugas (Plt).
DPRD Kaltim mendesak pengisian jabatan definitif segera diselesaikan sebelum 2027 agar kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) tidak terus bergantung pada pejabat sementara.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin mengatakan persoalan tersebut telah beberapa kali dibahas bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dan Biro Organisasi. Komisi I bahkan telah menggelar tiga kali pembahasan untuk mendorong percepatan pengisian jabatan yang masih kosong.
Keberadaan Plt dalam waktu berkepanjangan perlu segera diakhiri agar setiap OPD memiliki pimpinan definitif dengan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih jelas dalam menjalankan program pemerintahan.
“Harapan kita mudah-mudahan sebelum tahun 2027 berjalan, semuanya sudah terisi pejabat definitif, sehingga kinerja teman-teman di posisi eselon II bisa lebih maksimal,” kata Salehuddin, Minggu 15 November 2026.
Ia menjelaskan, lambatnya pengisian jabatan bukan disebabkan kebijakan efisiensi anggaran daerah. Pemprov Kaltim menyebut proses tersebut berkaitan dengan penerapan sistem manajemen talenta yang memiliki sejumlah tahapan, mulai dari pemetaan, analisis, hingga asesmen terhadap kompetensi dan kinerja aparatur.
“Dari Pemprov menyampaikan tidak ada kaitannya dengan proses efisiensi. Ini murni berkaitan dengan mekanisme manajemen talenta, termasuk tahapan rekrutmen dan pengisian jabatan,” ujarnya.
Kaltim sendiri menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam penerapan manajemen talenta setelah ditunjuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Melalui sistem tersebut, pengisian jabatan tidak dilakukan hanya berdasarkan penunjukan langsung. Setiap calon pejabat harus melalui tahapan penilaian sesuai mekanisme yang berlaku.
Meski demikian, Salehuddin mengingatkan agar penerapan sistem tersebut tidak menjadi alasan molornya pengisian jabatan. Menurutnya, proses seleksi dan penilaian tetap harus berjalan dengan target waktu yang jelas, mengingat jabatan pimpinan OPD berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan pelayanan pemerintahan.
Ia mengapresiasi perkembangan yang telah dicapai Pemprov Kaltim. Sebelumnya, terdapat sekitar 16 hingga 18 posisi eselon II yang dijalankan Plt. Jumlah tersebut kini berkurang menjadi 10 jabatan.
Namun, pengurangan jumlah jabatan sementara itu dinilai belum cukup. DPRD menginginkan seluruh posisi strategis segera diisi pejabat definitif, terutama karena pemerintah daerah akan memasuki tahapan pelaksanaan anggaran tahun 2027.
“Kita juga mengultimatum jangan sampai proses ini melampaui bulan Desember. Harapannya, kalau bisa di akhir November ini mulai dilakukan komposisi pengisian, sehingga pada awal 2027 seluruh struktur eselon II sudah diisi pejabat definitif,” tegasnya.
Kepastian pengisian jabatan juga berkaitan dengan penyesuaian dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPRD tidak ingin keterlambatan penetapan pejabat definitif menghambat koordinasi maupun pengambilan keputusan di masing-masing OPD.
Adapun 10 jabatan yang masih diisi Plt meliputi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala BPSDM, Inspektur Wilayah, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, serta Sekretaris DPRD Kaltim. (Adv)



