SAMARINDA, sudutkata.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali memberikan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan membebaskan sanksi denda keterlambatan pembayaran sejak 21 September hingga 22 November 2026.
Program yang telah dilaksanakan sebanyak dua kali tersebut dinilai menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama menjelang akhir tahun.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan, menilai kebijakan yang dijalankan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim itu relatif berhasil berdasarkan laporan yang diterima pihaknya.
“Ini bagian dari strategi untuk mengoptimalkan pendapatan kita, terutama di akhir tahun seperti sekarang. Sudah dua kali relaksasi dilaksanakan dan berdasarkan laporan yang kami terima di Komisi II, program ini relatif berhasil,” ujar Firnadi. Jumat 13 November 2026.
Menurutnya, penghapusan denda memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki tunggakan untuk kembali memenuhi kewajiban pajaknya. Pemerintah juga berpeluang memperoleh penerimaan dari pokok pajak yang sebelumnya belum dibayarkan.
Meski mendukung kebijakan tersebut, Firnadi mengingatkan agar relaksasi tidak justru menurunkan motivasi masyarakat yang selama ini tertib membayar pajak.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan adanya perlakuan yang adil bagi seluruh wajib pajak. Sebab, pemberian keringanan kepada penunggak tanpa disertai apresiasi bagi masyarakat yang patuh berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan.
“Jangan sampai relaksasi ini menurunkan minat orang yang sudah patuh membayar. Jangan sampai muncul pemikiran, kalau kami taat membayar, kenapa tidak mendapatkan penghargaan?” katanya.
Firnadi mengaku persoalan tersebut sempat menjadi perhatian Komisi II DPRD Kaltim. Namun, dalam komunikasi dengan pihak Pemprov Kaltim, ia memperoleh informasi bahwa pemerintah juga menyiapkan skema penghargaan atau reward bagi wajib pajak yang disiplin memenuhi kewajibannya.
Pemberian insentif kepada wajib pajak patuh dapat melengkapi kebijakan penghapusan denda. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mendorong penunggak menyelesaikan kewajibannya, tetapi juga menjaga kepatuhan masyarakat yang selama ini rutin membayar pajak.
“Pemerintah ternyata juga menyiapkan reward bagi yang patuh. Jadi, strategi ini bisa berjalan,” ujarnya.
Firnadi pun mendukung terhadap program relaksasi tersebut, kebijakan itu mampu meningkatkan penerimaan PKB tanpa mengabaikan masyarakat yang telah menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak.
Sementara itu, masyarakat yang masih memiliki tunggakan PKB dapat memanfaatkan program pembebasan sanksi denda tersebut hingga 22 November 2026. (Adv)
