SAMARINDA, sudutkata.com – Perusahaan tidak boleh menjadikan tes HIV sebagai syarat penerimaan karyawan maupun kelanjutan hubungan kerja. Perlindungan terhadap pekerja dari diskriminasi tersebut menjadi salah satu poin yang dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual (IMS).
Pembahasan itu dilakukan melalui konsultasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI untuk memperkuat pelibatan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan HIV di lingkungan kerja.
Ketua Pansus Darlis Pattalongi menilai pembaruan regulasi diperlukan untuk menjawab tantangan penanggulangan HIV sekaligus memberikan perlindungan kepada orang dengan HIV agar tidak mengalami stigma dan diskriminasi.
“Pembaruan regulasi ini penting untuk menjawab tantangan penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS. Penanganannya bukan hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga bagaimana hak-hak orang dengan HIV tetap terlindungi,” ujar Darlis, Jumat 13 November 2026.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah potensi diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan status kesehatannya. Darlis menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun membatasi kesempatan seseorang memperoleh pekerjaan.
“Jangan sampai status HIV seseorang menjadi alasan untuk menolak calon pekerja atau memberhentikan karyawan. Mereka tetap memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi,” katanya.
Dalam konsultasi tersebut, Kemenaker menegaskan perusahaan dilarang mewajibkan tes HIV sebagai persyaratan rekrutmen maupun kelanjutan hubungan kerja. Pemeriksaan HIV tetap dapat dilakukan melalui konseling dan tes sukarela atau Voluntary Counseling and Testing (VCT), dengan persetujuan pekerja serta jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan.
Ketentuan tersebut menjadi penting untuk mencegah pemeriksaan kesehatan digunakan sebagai alat diskriminasi di lingkungan kerja. Terlebih, hasil pemeriksaan HIV merupakan informasi kesehatan pribadi yang harus dijaga kerahasiaannya.
Pansus juga mendorong dunia usaha mengambil bagian dalam upaya pencegahan melalui edukasi dan penyediaan akses pemeriksaan sukarela. Namun, keterlibatan perusahaan harus tetap mengedepankan hak pekerja, bukan justru membuka ruang bagi pemeriksaan paksa atau penyebaran informasi kesehatan tanpa persetujuan.
Penyempurnaan Ranperda ini diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan bebas diskriminasi. (Adv)
