SAMARINDA, sudutkata.com – Pemerintah Kota Samarinda diminta tidak membawa tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga ke dalam beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Dr. Sani Bin Husain, mendesak pemerintah kota memprioritaskan penyelesaian kewajiban tersebut sebelum menetapkan arah belanja tahun depan.
Sani menilai penumpukan kewajiban pembayaran dari tahun sebelumnya berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah. Kondisi itu dikhawatirkan mengurangi kemampuan pemerintah membiayai program pelayanan dasar masyarakat.
“Kami meminta Pemkot agar fokus melunasi utang-utang dan kewajiban kepada pihak ketiga secepat mungkin. Jangan biarkan beban ini dipindahkan begitu saja ke APBD 2027, karena APBD mendatang itu sangat terbatas di tengah tekanan fiskal saat ini,” kata Sani Rabu, 11 November 2026.
Menurut dia, anggaran daerah semestinya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial. Namun, jika sebagian anggaran harus dialokasikan untuk menutup kewajiban pembayaran yang tertunda, kemampuan pemerintah menjalankan program prioritas bisa ikut terganggu.
“Kalau utang lama tidak segera diselesaikan, Pemkot akan kesulitan menjalankan program-program unggulan. Warga Samarinda yang akhirnya dirugikan,” ujarnya.
Sani juga meminta pemerintah kota menyusun daftar kewajiban pembayaran secara terbuka. Dengan begitu, DPRD dan masyarakat dapat mengetahui besaran tunggakan, pihak-pihak yang harus dibayar, serta tahapan penyelesaiannya.
Menurut dia, transparansi diperlukan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah juga perlu memastikan penyusunan APBD 2027 tidak mengorbankan kebutuhan pelayanan publik akibat kewajiban anggaran yang belum diselesaikan.
“Kita ingin keuangan Kota Samarinda sehat, terukur, dan tidak selalu menanggung beban warisan utang dari tahun-tahun sebelumnya. Saya yakin Wali Kota Samarinda mampu menyusun rencana terbaik untuk menyelesaikan kewajiban kita semua,” pungkas Sani.
