SAMARINDA, sudutkata.com – Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong penguatan komunikasi antara insan pers dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim. Salah satu hal yang menjadi pembahasan dalam audiensi dengan Kepala Kejati Kaltim yang baru, Chatarina Muliana Girsang, adalah keterbukaan informasi penanganan perkara serta peluang kerja sama edukasi hukum kepada masyarakat.
Pertemuan berlangsung di Kantor Kejati Kaltim, Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang, Selasa, 3 November 2026. Chatarina menerima rombongan PJI Kaltim bersama Asisten Intelijen Abdul Muis Ali dan Kepala Seksi Penerangan Hukum Toni Yuswanto.
Ketua PJI Kaltim Jerison Togelang, yang akrab disapa Bucek, mengatakan audiensi tersebut sekaligus menjadi ajang memperkenalkan kepengurusan organisasi yang resmi dilantik pada 20 Agustus 2026. Sejak pelantikan, PJI mulai membangun komunikasi dengan sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Polda Kaltim.
Menurut Bucek, kemitraan dengan lembaga pemerintahan dan penegak hukum diperlukan agar organisasi jurnalis dapat berkontribusi lebih luas, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga kabupaten dan kota.
“Kami berharap kehadiran PJI bisa memberikan manfaat. Bukan hanya di tingkat provinsi, tetapi juga sampai ke kabupaten dan kota. Kami ingin membangun komunikasi serta kemitraan dengan berbagai lembaga agar keberadaan organisasi ini benar-benar memberikan kontribusi positif,” kata Bucek.
Dalam pertemuan itu, PJI juga menyampaikan mekanisme koordinasi peliputan di lingkungan lembaga penegak hukum. Penugasan wartawan, kata Bucek, dapat dilakukan melalui organisasi profesi maupun perusahaan media tempat jurnalis bekerja. Mekanisme tersebut diharapkan membuat identitas dan tanggung jawab wartawan lebih jelas.
Chatarina menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai pers memiliki peran penting dalam mengawal demokrasi sekaligus membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai berbagai persoalan di lapangan.
“Kami pada prinsipnya sangat terbuka. Bagaimanapun, teman-teman jurnalis merupakan pengawal demokrasi yang mengetahui banyak hal di lapangan. Dengan keterbatasan sumber daya yang kami miliki, keberadaan teman-teman jurnalis tentu sangat membantu,” ujarnya.
Chatarina juga mengungkapkan pengalamannya membangun hubungan dengan sejumlah jurnalis media nasional ketika bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengalaman itu, menurut dia, menjadi salah satu alasan pentingnya menjaga komunikasi dengan insan pers.
“Saya senang bisa berkolaborasi dengan insan pers untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Chatarina mengingatkan bahwa keterbukaan informasi di lingkungan kejaksaan tetap memiliki batas. Terutama dalam penanganan perkara, ada informasi tertentu yang belum dapat dipublikasikan karena berkaitan dengan strategi dan kepentingan proses hukum.
“Bukan berarti kami tidak terbuka, tetapi ada saat-saat tertentu ketika informasi belum bisa disampaikan. Bahkan, dalam internal kami sendiri ada informasi yang harus dijaga karena berkaitan dengan tujuan penanganan perkara. Saya berharap teman-teman jurnalis bisa memahami hal tersebut,” ucapnya.
Ia berharap wartawan tetap menjalankan tugas secara profesional dan independen. Chatarina juga mengapresiasi hubungan kelembagaan antara kejaksaan dan media yang selama ini terbangun, termasuk melalui Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum).
Selain membahas pola komunikasi peliputan, kedua pihak menjajaki penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Kejati Kaltim dan jurnalis. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang diskusi mengenai persoalan hukum, keterbukaan informasi, serta kontribusi pers dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
Chatarina mengatakan format kegiatan masih dapat dibicarakan, baik dengan melibatkan Polda Kaltim maupun digelar secara internal bersama Kejati Kaltim.
“Ke depan, kita bisa mencari format FGD bersama. Nanti kita tentukan topiknya, yang terpenting bagaimana masyarakat mendapatkan pengetahuan dan informasi yang berimbang. Kami juga sangat senang apabila bisa berkolaborasi dengan teman-teman jurnalis,” tuturnya.
Sekretaris PJI Kaltim Tommy Simanjuntak mengatakan organisasinya siap mendukung berbagai kegiatan kolaboratif, termasuk diskusi mengenai hukum dan keterbukaan informasi. Namun, ia menegaskan kerja sama tersebut harus tetap menempatkan profesionalitas dan independensi pers sebagai prinsip utama.
“Kami berharap komunikasi dan kemitraan yang selama ini terjalin antara PJI Kaltim dengan Kejati Kaltim dapat terus diperkuat. Pers memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat, sementara institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang akurat sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Tommy.
Audiensi tersebut juga dihadiri Bendahara PJI Kaltim Hanafi, Wakil Sekretaris Syaifuddin, Wakil Bendahara Beby Aprillia, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Arwan Rahim, Kepala Biro Humas dan Dokumentasi Khairul Anwar, serta perwakilan Departemen Hukum dan HAM Frengky Alfarizan.
PJI Kaltim berharap pertemuan tersebut menjadi awal penguatan hubungan dengan Kejati Kaltim, terutama dalam membangun komunikasi yang terbuka tanpa mengabaikan independensi pers maupun ketentuan hukum yang berlaku. (*)
