SAMARINDA, sudutkata.com – Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kalimantan Timur belum lepas dari persoalan kuota Pertalite. Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah mendesak pemerintah dan Pertamina segera merealisasikan tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dijanjikan untuk 2026.
Kalimantan Timur (Kaltim) mengusulkan kuota Pertalite sebesar 1.034.972,72 kiloliter (KL) pada tahun ini. Namun, kuota yang disetujui hanya 508.400 KL, kurang dari separuh kebutuhan yang diajukan daerah.
Helmi mengatakan, penambahan kuota menjadi 510.000 KL harus segera diwujudkan agar antrean BBM tidak terus membebani masyarakat. Ia menyampaikan hal itu seusai menghadiri Arusbawah Energi Forum 2026 di Gedung Olah Bebaya, Samarinda, Sabtu, 10 Oktober 2026.
“Selama ini wilayah kita selalu penuh dengan antrean. Kita berharap janji penambahan kuota BBM subsidi jenis Pertalite tahun 2026 menjadi 510.000 KL dapat segera direalisasikan secara utuh agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan,” kata Helmi.
Menurut dia, persoalan BBM tidak semata-mata berkaitan dengan distribusi energi. Ketersediaan bahan bakar juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan keberlangsungan usaha di daerah.
Helmi menilai forum energi menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk membicarakan persoalan tersebut sekaligus menyampaikan masukan kepada pemerintah. Ia juga menyoroti perlunya Samarinda memperkuat sektor usaha mikro dan makro sebagai penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah itu dinilai semakin penting seiring dengan arah pembangunan Samarinda yang menuju era tanpa pertambangan. Pemerintah daerah, menurut Helmi, perlu menyiapkan sumber-sumber ekonomi alternatif agar ketergantungan terhadap sektor ekstraktif dapat dikurangi.
“Tapi di satu sisi memang Samarinda akan zero tambang, karena Samarinda ke depan akan lebih fokus pada usaha mikro dan makro untuk pengembangan PAD,” ujarnya.
Tempat yang sama, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan pemerintah provinsi telah meminta penjelasan PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan mengenai persoalan antrean BBM di wilayah tersebut.
Dari hasil koordinasi itu, Pertamina disebut menjanjikan penyaluran Pertalite sesuai kuota yang disepakati. Perusahaan juga berupaya memenuhi kebutuhan hingga 600.000 KL.
“Patra Niaga telah menjanjikan bahwa kuota pada tahun 2026 akan sesuai dengan kuota (yang disetujui), yakni sebesar 510.000 KL, dan diupayakan bisa mencapai itu bahkan 600.000 KL,” kata Seno.
Di luar persoalan kuota, Seno menyoroti besarnya kontribusi Kalimantan Timur terhadap sektor energi nasional yang dinilai perlu diimbangi dengan manfaat ekonomi lebih besar bagi daerah.
Pemerintah Provinsi Kaltim, kata dia, turut mendorong peningkatan pembagian hasil serta keterlibatan pengusaha lokal dalam sektor pertambangan dan perminyakan.
Seno berharap persoalan kekurangan kuota BBM tidak kembali terjadi. Sebab, ketidakcukupan pasokan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, sementara Kalimantan Timur memiliki peran penting dalam menopang kebutuhan energi nasional.
“Semoga kejadian kekurangan kuota seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang,” harapnya. (In)
