KUTAI TIMUR, sudutkata.com – Sungai bukan sekadar bentang air bagi sebagian masyarakat Kutai Timur (Kutim), tetapi juga menjadi “jalan raya” yang menghubungkan permukiman, pusat ekonomi, dan berbagai aktivitas warga. Karena itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Timur memperkuat pengawasan terhadap angkutan sungai, danau, dan penyeberangan guna memastikan moda transportasi perairan beroperasi dengan memperhatikan aspek keselamatan.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Kutai Timur, Poniso Suryo Renggono, mengatakan pengawasan transportasi perairan menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan masyarakat yang masih mengandalkan sungai dan jalur penyeberangan sebagai sarana mobilitas. Pengawasan tersebut mencakup kondisi sarana angkutan, kelengkapan keselamatan, kapasitas penumpang, hingga aktivitas operasional di kawasan dermaga.
Hal itu disampaikan Poniso saat diwawancarai pada Senin (21/9/2026). Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar aktivitas angkutan sungai dan danau tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memenuhi aspek keamanan bagi pengguna jasa transportasi perairan.
“Penguatan pengawasan menjadi penting mengingat karakter wilayah Kutai Timur memiliki sejumlah kawasan yang masih bergantung pada transportasi air. Di beberapa kecamatan, jalur sungai dan penyeberangan masih menjadi sarana mobilitas masyarakat sekaligus mendukung distribusi barang dan aktivitas ekonomi,” ujar Poniso.
Dishub Kutim juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengendalian terhadap aktivitas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Pengawasan tersebut tidak hanya menyangkut kelayakan kendaraan air, tetapi juga memperhatikan keselamatan pelayaran, kondisi dermaga, perlengkapan keselamatan, hingga kepatuhan operator dalam menjalankan layanan.
Dalam penerapannya, keselamatan transportasi air tidak dapat hanya bergantung pada kondisi kapal. Ketersediaan pelampung dan alat keselamatan lainnya, pembatasan jumlah penumpang, kondisi dermaga, kemampuan operator hingga kondisi cuaca dan arus sungai menjadi faktor yang harus diperhatikan sebelum perjalanan berlangsung.
“Karena itu, pengawasan lapangan menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan seluruh unsur keselamatan dijalankan secara konsisten. Pemeriksaan diperlukan agar standar keselamatan tidak hanya dipenuhi ketika ada petugas, tetapi menjadi kebiasaan dalam setiap aktivitas transportasi perairan,” tuturnya.
Poniso menekankan bahwa keselamatan penumpang harus menjadi perhatian utama dalam operasional angkutan sungai dan danau. Operator transportasi juga diharapkan tidak mengabaikan kapasitas angkut maupun kelengkapan keselamatan yang diperlukan dalam perjalanan.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah pencegahan terhadap potensi kecelakaan di perairan. Terlebih, karakter perjalanan melalui sungai memiliki risiko berbeda dibandingkan transportasi darat, mulai dari perubahan arus air, kondisi cuaca hingga keterbatasan akses pertolongan apabila terjadi keadaan darurat.
“Selain pengawasan terhadap armada, kondisi dermaga juga perlu mendapat perhatian. Dermaga merupakan titik awal dan akhir perjalanan penumpang sehingga keamanan fasilitas, akses keluar masuk, serta aktivitas naik turun penumpang harus dikelola secara tertib,” terangnya.
Pengawasan juga membutuhkan keterlibatan dan kesadaran operator. Petugas transportasi air diharapkan memastikan seluruh penumpang mematuhi prosedur keselamatan, termasuk penggunaan perlengkapan keselamatan apabila diperlukan serta tidak membawa penumpang maupun barang melebihi kapasitas yang telah ditentukan.
Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna jasa juga memiliki peran dalam menciptakan perjalanan yang aman. Kesadaran untuk tidak memaksakan perjalanan ketika kondisi angkutan dinilai tidak layak atau jumlah penumpang telah melebihi kapasitas menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko kecelakaan.
“Dishub Kutim juga perlu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan. Hal ini diperlukan karena pengelolaan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dapat melibatkan kewenangan berbeda berdasarkan lokasi, lintasan pelayanan maupun jenis operasional angkutan,” tutupnya.(RA/ADV/KUTIM).
