KUTAI TIMUR, sudutkata.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Timur menilai penanganan kebencanaan membutuhkan dukungan anggaran yang lebih fleksibel karena memiliki karakter berbeda dibandingkan kegiatan pemerintahan yang bersifat administratif.
Hal tersebut disampaikan Pejabat Fungsional Analis Kebencanaan Ahli Madya BPBD Kutai Timur, Khairunnisa Nur, menyikapi tingginya ancaman kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.
Menurut Khairunnisa, petugas kebencanaan harus siap bergerak kapan saja ketika laporan masuk. Kondisi di lapangan juga memiliki risiko tinggi, baik bagi petugas maupun masyarakat yang berada di wilayah terdampak.
“Penanganan kita tidak semudah kegiatan yang sifatnya administrasi ataupun operasional biasa. Di sini selain petugas, ada taruhan nyawa, kemudian ada masyarakat yang terdampak,” ujarnya.
Karena itu, Khairunnisa berharap kebutuhan pendanaan kebencanaan mendapatkan perhatian lebih besar.
Dukungan anggaran dibutuhkan mulai dari operasional petugas, pemeliharaan dan penggunaan peralatan, logistik hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Luasnya wilayah Kutai Timur juga membuat kebutuhan personel terlatih menjadi semakin penting.
BPBD tidak dapat hanya mengandalkan petugas yang berada di pusat kabupaten. Masyarakat di wilayah rawan juga perlu mendapatkan kemampuan dasar dalam melakukan pencegahan dan penanganan awal.
Salah satunya melalui penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) di desa-desa yang memiliki potensi tinggi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
“Wilayah Kutai Timur sangat luas. Kita membutuhkan tenaga-tenaga terlatih di lapangan dan untuk melatih MPA tentu juga membutuhkan anggaran,” katanya.
Khairunnisa menambahkan, BPBD terus berupaya membangun kolaborasi bersama berbagai pihak untuk mengatasi keterbatasan yang ada.
Kerja sama dilakukan dengan pemerintah kecamatan, desa, TNI, Polri hingga dunia usaha.
Kolaborasi tersebut dinilai penting, terutama dalam menghadapi kondisi kemarau panjang ketika potensi kebakaran meningkat dan petugas harus berada dalam kondisi siaga.
Ia berharap sistem pendanaan kebencanaan ke depan dapat semakin mendukung kebutuhan respons cepat sehingga persoalan administratif tidak menjadi hambatan ketika masyarakat membutuhkan pertolongan. (TA/ADV/KUTIM).
