KUTAI TIMUR, sudutkata.com – Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) terus diperluas bak menanam benih kesadaran sejak dini di ruang-ruang kelas. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur menargetkan seluruh sekolah di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan dapat menerapkan program tersebut pada 2026.
Target penerapan SSK secara menyeluruh itu disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kutim, Tristiningsih, seusai kegiatan sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 1 Sangatta Utara, Jumat (4/9/2026) kemaren. Melalui program tersebut, sekolah didorong mengintegrasikan pemahaman mengenai kependudukan dan keluarga berencana ke dalam proses pembelajaran sebagai materi pengayaan bagi peserta didik.
“Mulai dari tahun ini kita mengaktifkan dan menggalakkan untuk menerapkan SSK, khususnya untuk Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, target kami 100 persen,” tegas Tristiningsih.
Target 100 persen tersebut menjadi bagian dari langkah DPPKB Kutim untuk memperluas pemahaman isu kependudukan kepada generasi muda. Sekolah dinilai menjadi ruang strategis karena siswa dapat memperoleh pengetahuan sejak dini mengenai dinamika kependudukan, perencanaan keluarga, serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia.
Menurut Tristiningsih, pelaksanaan program sejauh ini memperoleh respons positif dari sekolah-sekolah yang menjadi sasaran pendampingan. DPPKB Kutim bahkan belum menemui adanya sekolah yang menolak penerapan SSK. Tantangan yang dihadapi lebih banyak berkaitan dengan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dengan agenda masing-masing satuan pendidikan.
“Bahkan mereka sangat antusias, tinggal kami yang menyesuaikan dengan jadwal,” katanya.
Untuk sementara, pendampingan yang dilakukan DPPKB Kutim difokuskan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pemilihan dua jenjang pendidikan tersebut disesuaikan dengan kewenangan pemerintah kabupaten sekaligus kesiapan pelaksanaan program di lapangan.
Sementara itu, perluasan Sekolah Siaga Kependudukan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) masih membutuhkan koordinasi lanjutan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Provinsi. Hal tersebut karena pengelolaan SMA berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, sehingga pelaksanaan program harus diselaraskan melalui komunikasi lintas kewenangan.
“Kami masih menunggu proses komunikasi dan juga menunggu anggaran tentunya berkaitan dengan yang untuk SMA dan juga perkuliahan. Kalau komunikasi sudah terjalin, hanya tinggal nanti tindak lanjut program,” pungkasnya.
Selain koordinasi kelembagaan, dukungan anggaran juga menjadi salah satu faktor penting apabila program SSK nantinya diperluas hingga jenjang SMA maupun perguruan tinggi. Setelah komunikasi dan kesiapan pendanaan terpenuhi, DPPKB Kutim dapat melanjutkan program melalui tahapan pendampingan dan implementasi pada satuan pendidikan yang lebih luas.
Secara umum, Sekolah Siaga Kependudukan merupakan program yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam kegiatan pembelajaran sekolah. Materinya tidak berdiri sebagai mata pelajaran tersendiri, melainkan menjadi bahan pengayaan yang dapat disisipkan dalam proses pendidikan sehingga siswa semakin memahami berbagai persoalan kependudukan di lingkungan sekitarnya.
Hingga 2026, jumlah Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Kutai Timur telah mencapai 88 sekolah. Sebanyak 56 sekolah dibentuk secara bertahap sepanjang 2023 hingga 2025 di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Jumlah tersebut terdiri atas 36 SD sederajat serta 20 SMP sederajat.
Perluasan program kembali dilakukan pada 2026 dengan membentuk 32 Sekolah Siaga Kependudukan di Kecamatan Bengalon. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 merupakan SD sederajat dan delapan lainnya adalah SMP sederajat. Penambahan itu menunjukkan cakupan program SSK di Kutai Timur terus berkembang dari kawasan Sangatta menuju kecamatan lainnya.
Dengan target seluruh sekolah di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan menerapkan SSK pada 2026, DPPKB Kutim berharap pendidikan kependudukan semakin dekat dengan generasi muda. Melalui sekolah, pengetahuan mengenai kependudukan, perencanaan keluarga dan pembangunan manusia diharapkan tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi juga menjadi bekal siswa dalam menghadapi persoalan sosial pada masa mendatang. (RA/ADV/Kutim)
