JAKARTA, sudutkata.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) asal Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Edi Oloan Pasaribu mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik pertambangan ilegal. Ia menilai instruksi kepada TNI dan Polri untuk menertibkan aktivitas tersebut harus diikuti dengan penindakan yang menyentuh seluruh rantai bisnis tambang ilegal.
Menurut Edi, pertambangan tanpa izin bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum. Aktivitas itu berpotensi merusak lingkungan sekaligus mengurangi penerimaan negara dan menimbulkan persoalan sosial di daerah penghasil sumber daya alam.
“Saya mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo. Negara tidak boleh memberikan ruang bagi praktik pertambangan ilegal,” kata Edi, Sabtu.
Ia meminta aparat tidak berhenti pada penindakan terhadap pekerja tambang di lapangan. Penegakan hukum, menurut dia, harus diarahkan untuk mengungkap pihak yang berada di balik kegiatan tersebut, termasuk pemodal, pemilik manfaat, penadah, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan.
“Jangan hanya yang berada di lapangan yang ditindak. Harus ditelusuri siapa pemodalnya, siapa yang menikmati keuntungan, dan ke mana hasil tambangnya mengalir,” ujarnya.
Edi juga menyoroti kemungkinan keterlibatan oknum aparat dalam praktik pertambangan ilegal. Menurut dia, setiap dugaan keterlibatan harus diperiksa secara transparan dan berdasarkan bukti.
“Kalau ada oknum yang terbukti bermain atau menjadi pelindung kegiatan tambang ilegal, harus ditindak tegas. Tidak boleh ada yang merasa kebal hukum,” katanya.
Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Edi mengatakan persoalan tambang ilegal memiliki dampak langsung bagi daerah yang kaya sumber daya alam. Kekayaan tersebut semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan, bukan meninggalkan kerusakan lingkungan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat koordinasi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta aparat penegak hukum. Penertiban tambang ilegal, kata dia, tidak boleh berhenti sebagai operasi sesaat.
“Pemberantasan tambang ilegal harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” kata Edi.
Ia juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap perizinan, distribusi dan penjualan hasil tambang, serta memastikan kewajiban pemulihan lingkungan dijalankan. Transparansi dalam proses penegakan hukum juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kekayaan alam Indonesia adalah milik bangsa dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita dukung Presiden Prabowo untuk menertibkan tambang ilegal, menegakkan hukum, menyelamatkan lingkungan, dan memastikan manfaat sumber daya alam kembali kepada rakyat,” Tukas Edi. (*)
