APRI Kaltim Benahi Organisasi, Siapkan Restrukturisasi hingga Agenda FGD dengan Pemangku Kepentingan
SAMARINDA, sudutkata.com – Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Kalimantan Timur mulai melakukan pembenahan menyeluruh terhadap organisasinya. Langkah ini ditandai dengan pelaksanaan rapat kerja pengurus, setelah lembaga tersebut sempat tidak aktif dalam beberapa waktu terakhir.
Rapat kerja itu menjadi titik awal untuk menghidupkan kembali peran organisasi, terutama dalam memperkuat posisi penambang rakyat di daerah. Sejumlah agenda internal dibahas, mulai dari penataan struktur hingga penyusunan program kerja ke depan.
Sekretaris DPW APRI Kalimantan Timur, Testia Sendi Radi Tio, mengatakan pembenahan internal menjadi prioritas utama agar organisasi dapat kembali berjalan optimal.
“Rapat ini merupakan upaya kami melakukan penataan ulang internal, agar DPW APRI Kaltim bisa segera bergerak menjalankan fungsinya setelah sekian lama tidak ada pergerakan,” ujar dia melalui pesan WhatsApp, Minggu malam, 3 Mei 2026.
Menurut Testia, rapat kerja difokuskan pada restrukturisasi organisasi, termasuk perombakan pengurus inti dan sejumlah bidang. Langkah ini ditempuh karena banyak pengurus lama yang sudah tidak lagi aktif menjalankan tugasnya.
Perombakan tersebut menyasar posisi strategis seperti ketua, sekretaris, bendahara, hingga pengurus bidang. Tujuannya membentuk tim yang lebih solid, aktif, dan mampu bekerja secara terukur.
Selain restrukturisasi, rapat kerja juga menghasilkan sejumlah agenda strategis yang akan dijalankan dalam waktu dekat. Salah satunya adalah rencana pelaksanaan forum diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD).
FGD itu direncanakan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, organisasi perangkat daerah, tokoh masyarakat, hingga kalangan akademisi.
Tak hanya itu, kegiatan tersebut juga akan mengundang organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha kecil dan menengah, serta koperasi untuk memperluas perspektif pembahasan terkait sektor pertambangan rakyat.
“FGD ini sekaligus akan dirangkaikan dengan pelantikan pengurus baru, yang direncanakan berlangsung pada Juli 2026,” kata Testia.
Di tingkat internal, APRI Kaltim juga menyiapkan langkah sinkronisasi program dengan pengurus di tingkat kabupaten dan kota. Upaya ini bertujuan memperkuat koordinasi dan konsolidasi organisasi di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Organisasi tersebut juga berencana menggandeng sejumlah tokoh strategis untuk mengisi posisi Dewan Pembina. Sejumlah nama dari kalangan legislatif, termasuk anggota DPR RI Komisi XII, dipertimbangkan untuk memperkuat jejaring organisasi.
Langkah ini dinilai penting untuk membuka jalur komunikasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam memperjuangkan kepentingan penambang rakyat.
Di sisi lain, APRI Kaltim menaruh perhatian pada penanganan isu Wilayah Pertambangan Rakyat. Persoalan ini dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan legalitas dan keberlanjutan aktivitas penambang rakyat di daerah.
Selain itu, penguatan sektor usaha melalui koperasi juga menjadi fokus organisasi. Skema ini diharapkan dapat mendorong kemandirian finansial sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota.
Testia menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk berbenah.
“Ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk membangun organisasi yang lebih kuat dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota serta masyarakat luas,” tutupnya. (Mifa)
