SAMARINDA, sudutkata.com – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menggelar rapat hearing bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda di Ruang Rapat Gabungan Lantai I DPRD Kota Samarinda, Selasa (28/4/2026). Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi IV, Mohammad Novan Syahronny Pasie, didampingi Sekretaris dan anggota Komisi IV, Riska Wahyuningsih dan Abdul Muis, serta Tenaga Pakar Komisi IV, Masdar John dan Endang.
Hearing ini turut dihadiri Kepala BPS Kota Samarinda, Supriyanto, beserta jajaran dalam rangka membahas rencana pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Usai rapat, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat yang diajukan BPS Kota Samarinda terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini.
“BPS Kota Samarinda ingin melaksanakan sensus ekonomi, sehingga mereka hadir untuk meminta dukungan DPRD dalam mensosialisasikan kegiatan ini kepada masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi, mulai dari skala mikro hingga besar,” ujarnya kepada awak media.
Ia menekankan pentingnya dukungan legislatif dalam menyukseskan sensus tersebut, mengingat data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan pemerintah ke depan.
Menurut Novan, dalam sistem statistik nasional terdapat tiga jenis sensus utama yang dilakukan secara berkala, yakni sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi.
Sensus penduduk dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, seperti pada tahun 2000, 2010, dan 2020. Sementara sensus pertanian dilakukan pada 2013 dan 2023, serta akan kembali digelar pada 2033.
“Untuk tahun ini, fokusnya adalah sensus ekonomi yang merupakan bagian dari siklus sepuluh tahunan, sebelumnya dilaksanakan pada 2016 dan kini memasuki 2026,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia berharap hasil sensus ekonomi nantinya mampu menyajikan data yang akurat dan komprehensif, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Harapan kita, data yang dihasilkan benar-benar bisa menjadi dasar dalam menentukan kebijakan, baik bagi pemerintah maupun sektor lainnya. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga pihak swasta dan masyarakat bisa mengetahui perkembangan serta pergerakan ekonomi di Kota Samarinda dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar itu. (mifa)
