SUDUTKATA.COM, TARAKAN – Langkah modernisasi di Pelabuhan Speedboat Tengkayu I Tarakan melalui penerapan sistem tiket online dan pembayaran digital mendapat apresiasi dari legislatif. Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Jufri Budiman, menilai digitalisasi ini merupakan solusi untuk memangkas kerumitan birokrasi dan prosedur manual yang selama ini dialami calon penumpang.
“Kami sangat mendukung layanan tiket online ini. Jika semua sudah berbasis sistem, tentu akan jauh lebih mempermudah masyarakat,” ujar Jufri dalam keterangannya, Kamis, 5 Maret 2026.
Efisiensi Lewat Pembayaran Digital
Selain sistem e-ticketing, Jufri menyoroti pentingnya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai instrumen pembayaran di pelabuhan. Menurutnya, metode ini memberikan fleksibilitas dan kecepatan transaksi yang dibutuhkan di simpul transportasi laut yang sibuk.
Namun, ia tidak menampik adanya keluhan masyarakat terkait biaya administrasi yang kerap menyertai transaksi digital. Menanggapi hal itu, Jufri menyarankan skema koordinasi yang lebih intens antara pengelola pelabuhan dengan pihak perbankan.
“Kadang masyarakat merasa ada biaya admin, tapi itu bisa dinegosiasikan dengan bank. Skemanya bisa B2B (Business to Business) agar tidak memberatkan pengguna layanan,” tuturnya.
Antisipasi Kendala Teknis
Kendati mendukung penuh, DPRD Kaltara memberikan sejumlah catatan kritis kepada pengelola pelabuhan:
- Keandalan Sistem: Pengelola diminta menjamin infrastruktur digital tetap stabil.
- Mitigasi Gangguan: Jika terjadi galat (error) pada sistem, penanganan harus dilakukan secara instan agar tidak terjadi penumpukan penumpang.
- Transparansi Pelayanan: Inovasi harus berorientasi pada prinsip pelayanan yang mudah, tepat, jelas, dan cepat.
“Intinya adalah kenyamanan. Kalau ada kendala teknis, harus segera diperbaiki agar tidak menghambat pelayanan publik,” tegas Jufri.
Digitalisasi di Pelabuhan Tengkayu I diharapkan menjadi standar baru bagi simpul transportasi lainnya di Kalimantan Utara guna menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel. (*)
