Gubernur Kaltim Tegaskan Program Gratis Pol Berjalan Baik, Terima Kritik dan Siap Evaluasi
SUDUTKATA.COM, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menghadiri kegiatan Briefing dan Penyampaian Target Kerja kepada Seluruh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Lantai 1 Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (9/2/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi awal pemerintahan baru dalam menyamakan persepsi dan arah kerja seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Usai kegiatan, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan sejumlah hal penting, salah satunya terkait pelaksanaan program Gratis Pol yang belakangan mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat.
Menurut Rudy, secara umum program tersebut berjalan dengan baik dan telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu penerima. Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait kesalahan persepsi masyarakat.
“Berkaitan dengan program Gratis Pol, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Mungkin hanya ada kesalahan persepsi saja. Karena ini program perdana, tentu tidak ada yang sempurna,” ujar Rudy.
Ia menegaskan, Pemprov Kaltim terbuka terhadap kritik dan saran, serta akan segera melakukan pembenahan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra).
Rudy menjelaskan, terdapat beberapa persyaratan utama dalam program Gratis Pol, di antaranya penerima harus merupakan masyarakat Kalimantan Timur atau minimal telah berdomisili selama tiga tahun di Kaltim. Selain itu, program ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa reguler, bukan kelas ekstensi maupun eksekutif.
“Untuk mahasiswa reguler mulai dari S1 sampai S3 tetap kita berikan. Termasuk guru-guru, karena peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah kunci. Kalau gurunya hebat, kita yakin akan melahirkan generasi yang lebih hebat,” tegasnya.
Terkait keluhan pelayanan administrasi yang dinilai lambat, Rudy memastikan akan melakukan evaluasi, termasuk kemungkinan penambahan sumber daya manusia agar pelayanan bisa lebih optimal.
“Prinsipnya, pemerintah ini adalah pelayan masyarakat. Semua masyarakat Kalimantan Timur harus bisa mendapatkan pelayanan terbaik,” kata Rudy Mas’ud.
Menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan jalur afirmasi untuk kasus-kasus khusus, seperti mahasiswa usia lanjut yang masih memiliki semangat belajar, Rudy menyebut hal tersebut akan dibahas lebih lanjut secara teknis agar tidak terjadi kekeliruan kebijakan.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga menyinggung progres pengisian jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Kaltim yang saat ini masih menunggu proses dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Semua sudah on progress. Manajemen talenta sudah berjalan, shelter sudah dibuka. Tinggal menunggu proses teknis dari BKN,” jelasnya.
Di akhir wawancara, Rudy mengungkapkan tantangan fiskal yang akan dihadapi Kalimantan Timur ke depan, dengan potensi penurunan anggaran hingga Rp2–3 triliun pada tahun mendatang akibat kebijakan pemerintah pusat.
“Kita tidak bisa terus berharap dana transfer dari pusat. Ini tantangan bagi kita semua untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” pungkasnya. (iN)
