SUDUTKATA.COM, SAMARINDA – Partai Gerindra menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Skema ini dinilai lebih efisien dibandingkan pemilihan langsung yang selama ini berlaku.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, mengatakan partainya berada pada posisi mendukung setiap upaya maupun rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh DPRD di semua tingkatan pemerintahan.
Menurut dia, mekanisme tersebut dapat memangkas tahapan panjang penjaringan kandidat hingga proses pemungutan suara.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota, ataupun gubernur,” kata Sugiono dalam keterangan tertulis, Senin.
Sugiono menyoroti besarnya anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam pelaksanaan pilkada langsung. Ia menyebutkan, pada 2015 dana hibah dari APBD untuk pilkada tercatat hampir Rp7 triliun.
Angka itu melonjak tajam pada pelaksanaan pilkada 2024 yang mencapai lebih dari Rp37 triliun.
Menurut Sugiono, anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialihkan untuk program-program yang lebih produktif bagi masyarakat.
“Jumlah tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Selain soal efisiensi anggaran, Gerindra menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi menekan ongkos politik yang selama ini kerap menjadi penghalang bagi calon-calon yang kompeten. Ia menegaskan, mekanisme tersebut tidak serta-merta menghilangkan nilai demokrasi.
“Anggota DPRD adalah representasi rakyat karena mereka dipilih langsung melalui pemilu legislatif,” tegas Sugiono.
Ia juga berpendapat, sistem pemilihan oleh DPRD dapat mengurangi polarisasi politik di tengah masyarakat yang kerap muncul dalam kontestasi pilkada langsung. Namun demikian, Sugiono mengingatkan pentingnya prinsip transparansi dan pengawasan publik dalam setiap prosesnya.
“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” ujarnya.
Gerindra mendorong agar wacana perubahan mekanisme pilkada ini dibahas secara mendalam dan terbuka dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Menurut Sugiono, diskusi tersebut diperlukan untuk menemukan format pemilihan kepala daerah yang paling tepat bagi demokrasi Indonesia. (Mifa)
