SUDUTKATA.COM, SAMARINDA – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menilai langkah Wali Kota Samarinda, Andi Harun menangguhkan kegiatan pengerokan dan pematangan lahan pengembangan Rumah Sakit Korpri sebagai keputusan yang tepat.
Penangguhan itu, kata Viktor, bukan bertujuan menghambat pembangunan fasilitas kesehatan, melainkan memastikan proyek tersebut tidak melanggar ketentuan lingkungan dan perizinan.
Menurut Viktor, lokasi pembangunan RS Korpri berada di kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Kondisi itu menjadi perhatian serius, mengingat Samarinda selama ini masih bergulat dengan persoalan banjir.
“Ini bukan soal menghambat pembangunan. Kawasan RS Korpri itu daerah resapan air. Kalau salah kelola, justru bisa menimbulkan persoalan baru terhadap daya resapan di Kota Samarinda,” kata Viktor, Rabu, 24 Desember 2025
Ia menjelaskan, secara teknis pembangunan di kawasan resapan seharusnya dilakukan dengan pendekatan ramah lingkungan. Salah satunya melalui konsep bangunan bertiang atau panggung, bukan dengan menguruk dan menutup seluruh permukaan tanah menggunakan material kedap air.
“Harusnya menggunakan tiang, bukan diuruk dan disemen semua. Kalau seluruh lahan ditutup, fungsi resapan air hilang. Itu yang menjadi perhatian wali kota,” ujar Viktor.
Viktor juga meluruskan anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa persoalan izin pembangunan sepenuhnya berada di tangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Menurut dia, DLH hanya menjadi salah satu bagian dari rangkaian perizinan yang harus dipenuhi.
“Perizinan itu tidak final di DLH. Ada instansi lain seperti PUPR. DLH hanya bagian dari item perizinan,” katanya.
Ia menambahkan, sejak awal memang muncul pandangan dari masyarakat yang menilai lokasi pembangunan RS Korpri kurang tepat.
Namun, Viktor menyerahkan penilaian tersebut kepada publik. Yang terpenting, kata dia, pemerintah harus memastikan seluruh proses perizinan telah dipenuhi secara sah dan transparan.
“Layak atau tidak layak, biarlah publik yang menilai. Tapi perizinannya harus dibenarkan dulu oleh pemerintah provinsi. Jangan sampai ini jadi polemik berkepanjangan,” ujarnya.
Viktor mengakui kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan merupakan hal yang mendesak. Namun, kebutuhan tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan aturan dan aspek lingkungan.
“Kebutuhan berobat itu penting. Tapi perizinan dan aturan lingkungan juga harus dipenuhi,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya keteladanan pemerintah dalam menjalankan proses pembangunan. Menurut Viktor, pemerintah harus memberi contoh kepatuhan terhadap aturan, sebagaimana yang selama ini diwajibkan kepada masyarakat.
“Jangan hanya masyarakat yang diwajibkan memenuhi izin IMB dan sebagainya. Pemerintah juga harus memberi contoh dengan proses perizinan yang benar,” tukasnya.
Politikus asal demokrat itu berharap polemik pembangunan RS Korpri dapat diselesaikan secara bijak. Penyelesaiannya, kata Viktor, harus mengedepankan kepentingan pelayanan publik, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh regulasi, agar pembangunan fasilitas kesehatan tidak menimbulkan dampak di kemudian hari. (Mifa)
