Gubernur Kaltim Pimpin Briefing Evaluasi Serapan Anggaran, 21 OPD Masih Zona Merah

SUDUTKATA.COM, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni memimpin briefing serta penyampaian target kerja kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 22 Desember 2025, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim.

Dalam wawancara usai kegiatan, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa briefing rutin setiap hari Senin ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja, khususnya terkait realisasi pendapatan daerah dan penyerapan anggaran.

“Hari ini kita baru saja melaksanakan briefing seperti biasa setiap hari Senin. Kita melaksanakan evaluasi dan juga melihat bagaimana serapan anggaran. Alhamdulillah cukup bagus, walaupun belum maksimal,” ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, realisasi pendapatan daerah saat ini berada di kisaran 90 persen. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sekitar 90 persen lebih, sementara dana transfer dari pemerintah pusat baru terealisasi sekitar 85 persen. Adapun pendapatan daerah yang sah lainnya mencapai sekitar 94 persen.

“Kita masih menunggu hingga tanggal 30 dan 31 Desember. Mudah-mudahan ada perbaikan yang signifikan, baik untuk PAD maupun penyerapan anggaran,” tambahnya.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa masih terdapat 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang capaian kinerjanya berada dalam kategori merah. Namun demikian, ia optimistis kondisi tersebut dapat diperbaiki hingga akhir Desember.

“Masih ada sekitar 21 OPD yang hari ini merah, tapi insya Allah di akhir Desember nanti sesuai dengan target masing-masing, semuanya bisa di atas 90 persen,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan lebih rinci terkait dinamika penyerapan anggaran. Menurutnya, hingga minggu berjalan belum dapat ditentukan secara pasti besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) karena masih adanya proses pembayaran hingga akhir tahun.

“Pembayaran itu secara tata kelola keuangan masih bisa dilakukan maksimal tanggal 31 Desember. Jadi realisasi riilnya nanti akan terlihat di awal Januari,” jelas Sri Wahyuni.

Ia menyebutkan terdapat potensi anggaran yang tidak terserap sekitar 6,6 hingga 7 persen. Dengan demikian, serapan anggaran di akhir tahun diperkirakan berada di kisaran 93 persen, meskipun saat ini masih berada sekitar 91 persen.

Terkait 21 OPD yang masuk kategori merah, Sri Wahyuni menjelaskan bahwa indikator merah bersifat dinamis dan berdasarkan target mingguan.

“Merah itu artinya capaian OPD tersebut masih jauh dari target mingguan. Variasinya beragam, ada yang fisiknya sudah 80 persen tapi keuangannya baru 60 persen, atau sebaliknya,” ujarnya.

Ia menambahkan, beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran antara lain keterbatasan kewenangan, penyesuaian kebijakan pusat, serta selisih penganggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kita sudah mengalokasikan gaji PPPK sejak Januari, tetapi pengangkatannya ada yang baru Mei dan Oktober. Selisih itu cukup besar dan memengaruhi serapan anggaran,” ungkapnya.

Selain itu, terdapat pula OPD yang mengalami keterlambatan serapan karena masih adanya jabatan yang kosong. Meski demikian, Pemprov Kaltim terus memantau perkembangan realisasi anggaran setiap minggu hingga akhir tahun.

“Nanti kita lihat lagi minggu depan. Ini semua terus kita pantau prognosisnya, baik dari sisi pendapatan maupun belanja,” pungkas Sri Wahyuni. (IN)